Restrukturisasi Fungsi DPD RI dan Amandemen ke V UUD 1945
Sejak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbentuk, lembaga negara ini senantiasa menjadi bahan perbincangan publik antara yang pro dan kontra. Perbincangan tersebut hanya terkait pembubaran dan penguatan karena dianggap minimnya peran dan fungsi yang diembannya. Sebenarnya isu wacana pembubaran DPD sudah lama dibicarakan lantaran fungsi yang tidak maksimal tersebut dan kembali mencuat pasca penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman karena kasus suap terkait pengurusan kuota gula impor di Sumatera Barat. Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Februari 2016 merekomendasikan agar DPD dibubarkan melalui amendemen UUD 1945, karena keberadaannya dinilai sangat terbatas dan tidak banyak berfungsi. Menurut Abdul Kadir Karding, Sekretaris Jenderal PKB menilai keberadaan DPD saat ini hanya menjadi "aksesoris" demokrasi. Peran DPD di Parlemen, hanya diikutsertakan dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah namun belum ...